COUNTRIES generally hit the headlines only when the news is bad. In Indonesia it has often been spectacularly bad. A decade ago there were fears that the country might disintegrate in a welter of violence, piracy and mass migration. Its former dictator, Suharto, set new standards for kleptocracy. As he fell in 1998, the economy collapsed. The Bali bombing of 2002 that killed more than 200 people was one of a series of such attacks, and the lingering danger of Islamic terrorism was recalled by another murderous blast in Jakarta in July this year. The country is prone to natural disasters too, from the tsunami that devastated parts of Sumatra in 2004 to this month’s deadly earthquake in Java.

So Indonesia has an image problem. Foreigners may not realise, its boosters defensively suggest, that the world’s third-largest democracy and fourth most populous country, with more Muslims than any other, is actually doing rather well. It enjoys political stability under a popular incumbent president, Susilo Bambang Yudhoyono (pictured above). The bombing in Jakarta was the first such atrocity for nearly four years. Economic growth has slowed, but the country has withstood the global slump well. Of big countries, only China and India are growing faster.

It still has enormous problems. Separatist tensions have eased, but it remains prone to sectarian and ethnic violence. Mr Yudhoyono has not met his promise in 2004 of halving the number of people living below the government’s poverty line. More than 15% of Indonesia’s 240m people are poor. Unemployment is high, at about 8%, and the workforce is growing faster than in any other country apart from India and China. Inequality has actually widened a little. Those who looted the country under Suharto, and the soldiers who connived at terrible abuses, have enjoyed almost total impunity. Indonesia is still one of the world’s most corrupt countries. Its infrastructure is in woeful shape. And as another El Niño weather pattern takes hold, choking smog caused by forest fires is already smothering parts of Sumatra, drawing attention to Indonesia’s role as the world’s third-largest emitter of carbon.

Causes for hope

There are, however, four big reasons for optimism. The first is demographic. Over the next few years, thanks to a combination of a young population and a falling birth rate, Indonesia will see a surge in the ratio of its working population to the number of dependants. Next year, for the first time, more than half the population is likely to be living in urban areas, implying a further boost to consumption, the country’s main source of economic growth.

Second, fiscal restraint in recent years has left the government with the resources to spend more on Indonesia’s deficient infrastructure and public services. Having withstood the slump of the past year remarkably well, Indonesia is well placed to maintain solid growth rates for years to come. Considered a basket-case not so long ago, it is now seen as an extra “I” in the BRIC group of big, fast-growing emerging markets (Brazil, Russia, India and China).

Third, Mr Yudhoyono’s re-election in July gives him a mandate for the reforms Indonesia needs. His victory probably owed much to his reputation as a doughty warrior against corruption, and to his policy of giving cash handouts to the poor. In the election campaign he and his running-mate, Boediono, a well-respected former central-bank governor, were attacked as “neo-liberals” by opponents playing the card of anti-foreign economic nationalism, but many voters simply seem to have shrugged this off.

And that leads to the fourth reason for optimism. Despite serious flaws in the electoral system and in the mishmash of parliamentary and presidential constitutions Indonesia has designed for itself, it seems likely to enjoy a period of political stability. Democratisation has been a mess, and much needs fixing. But Mr Yudhoyono now has the breathing-space to try. (source: The Economist)

“Bukan soal lama atau rendahnya hukuman, tapi soal bagaimana mereka dibina dan soal diberikan atau tidak lapangan kerja,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto saat berbincang lewat telepon, Kamis (20/8/2009).

Pakar intelijen ini juga menilai, pemberlakuan kembali UU antisubversi tidak diperlukan. Hal itu dinilai hanya akan menimbulkan pemerintahan otoriter saja.

“Saya nggak setuju, biar lama juga hukumannya tapi nggak dibina percuma,” tambahnya.

Ia mengusulkan, undang-undang terorisme yang ada saat ini dikolaborasikan dengan UU intelijen. Tujuannya agar kewenangan aktivitas intelijen seperti penyadapan dan melakukan deteksi teroris bisa memiliki payung hukum.

“Tapi juga dilengkapi dengan tata cara soal pelaksanaan pengawasan HAM-nya,” kata politisi PKS ini.

Terkait penanganan teroris, Soeripto juga berharap agar proses penyelidikan bisa menjerat aktor intelektual di balik kelompok teror. Oleh karena itu, para teroris perlu ditangkap hidup-hidup agar bisa dimintai keterangan. “Kalau sudah mati, ya putus lagi mata rantainya,” tutup pria berkacamata ini. (sumber: detik.com)

Silahkan ditanggapi.

“Kalau itu benar (pelaku pengeboman), pasti dipengaruhi setan,” kata Aceng Saprudin, Ketua RW 12, Kampung Kebon Cau, Kampung Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (14/8/2009) dini hari.

Tidak jelas siapa setan yang dimaksud oleh Aceng. Ia hanya menegaskan, tidak percaya sedikit pun jika Nana Maulana yang dikenalnya adalah orang yang sama seperti diungkapkan kepolisian.

Ia juga berharap, jika Nana tidak terbukti sebagai pelaku bom, bisa segera menemui orang tuanya. Sebab, orang tua Nana saat ini sedang sakit keras.

“Pihak RW tidak mengenal Ikhwan Maulana, kita hanya mengenal Nana,” tegasnya.

Seperti diketahui, polisi melansir pelaku peledakan bom di Hotel Ritz-Carlton adalah pria bernama Nana Ikhwan Maulana (28). Jasad pria tersebut sampai saat ini masih tersimpan di RS Polri Kramatjati. Belum ada satu pun yang mengakui sebagai keluarga Nana Ikwan Maulana.

Diduga kuat, Nana Ikhwan Maulana adalah pria bernama asli Nana Maulana. Sebab pada Rabu 12 Agustus, polisi mengambil sampel darah Ny Jubet, ibu Nana Maulana. Sedangkan menurut Ida, di kelompok pengajiannya, Nana memang biasa dipanggil dengan sebutan Ikhwan Maulana. (sumber: Detik.com)

“Ini adalah bagian dari propaganda Noordin,” kata pengamat intelijen Dynno Chresbon saat dihubungi lewat telepon, Kamis (13/8/2009).

Menurut Dynno, cara yang digunakan Noordin untuk melakukan propaganda ini sangat rumit. Setidaknya ada 10 orang yang dilibatkan untuk proses pembuatan teks.

“Biasanya Noordin meminta pada stafnya jauh-jauh hari untuk bikin konsep tekstualnya,” jelas Dynno.

Kasus ini, kata Dynno, sama seperti surat pengakuan Noordin yang dirilis dalam sebuah blog beberapa waktu lalu. Sumber di kepolisan yang dekat dengannya mengatakan, situs itu tidak berhubungan langsung dengan Noordin.

“Ada sekitar 10 sel yang mendukungnya,” tutup Dynno.

Seperti diketahui, dalam situs Bagustv.com, seseorang yang mengaku Noordin M Top mengirimkan email tentang persitiwa penggerebekan di Temanggung, Jawa Tengah. Noordin mengaku sempat berada di dalam rumah Djahri, namun berhasil melarikan diri. Setelah muncul selama beberapa jam, email tersebut lenyap. Sang pemilik situs, Bagus Febrianto, mengaku syok mendapatkan email tersebut. (sumber: Detik.com)

Disinyalir di AS akhir-akhir ini mulai mencul kelompok-kelompok militan yang muncul di berbagai wilayah negara-negara bagian Amerika Serikat. Kelompok ini umumnya didorong oleh kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi para anggotanya yang mulai terasa makin mendera masyarakat AS akibat PHK, pengangguran, kesulitan mendapat pinjaman uang atau kredit murah, menurunnya aktivitas perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional denga akibat makin menurunnya penghasilan bisnis di AS.

Menarik sekali pernyataan mantan Komandan Densus-88 Suryadharma yang mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan penanganan terorisme adalah perbaikan perekonomian nasional dan struktur perekonomian dalam negeri agar memberi akomodasi bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat kecil untuk bisa menikmati taraf hidup yang wajar, bukan pada taraf hidup yang dibawah garis kemiskinan.

Mengapa terorisme tidak bisa berkembang di negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, padahal para gembongnya berasal dari negeri jiran Malaysia, yaitu DR. Azahari almarhum dan Noor Din M Top yang masih leluasa bergerak di Indonesia?

Jawabanya sederhana, di Malaysia dan Singapura taraf hidup masyarakat kecil sudah diatas tingkat kesejahteraan yang minimal, sehingga hampir tidak ada alasan untuk mereka mengeluh atas kehidupan mereka. Sulit untuk memasukkan keyakinan bahwa kesengsaraan mereka adalah akibat dari penindasan negara-negara Barat, sebab hal itu tidak terjadi dinegerinya.

Sebaliknya akan sangat mudah untuk mengompori kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang hidup dalam kesulitan ekonomi dalam jangka yang cukup panjang, dengan embel-embel keyakinan perjuangan agama atau jihad untuk melawan ketidak-adilan melalui serangan terorisme.

Ini terbukti dari kenyataan para pelaku bom bunuh diri yang umumnya adalah orang-orang yang relatif baik, ramah, suka menolong tetangga, tetapi mau melakukan bom bunuh diri yang menurut keyakinannya adalah sebuah pengorbanan dirinya untuk melawan ketidak-adilan di dunia.

Kesimpulannya, baik di Indonesia maupun AS, untuk melawan terorisme harus dimulai dengan upaya-upaya yang simpatik untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat kecil, seperti penerapan ekonomi kerakyatan atau ekonomi jalan tengah dalam diskusi-diskusi selama debat Capres-Cawapres beberapa bulan yang lalu.

Silahkan ditanggapi.

JAKARTA – Nama Mbah Surip semasa hidupnya mungkin selama ini hanya dikenal di Indonesia. Namun, siapa menyangka begitu meninggal bisa jadi langsung terkenal di seantero jagat.

Kenapa? Hanya dalam hitungan jam, berita mengenai Mbah Surip langsung melesat menjadi topik terpopuler di Twitter. Situs jaringan microblogging tersebut menempatkan kata kunci “Mbah Surip” di peringkat pertama mengalahkan topik-topik lainnya Michael Jackson bahkan Pemilu di Iran.

“Hahahahahha… banyak bule nanya “WHO IS MBAH SURIP?” hahahha…,” tulis pengguna twitter dengan inisial JaneAdelaide. Bisa dibayangkan seperti itulah reaksi orang-orang AS, Jepang, Inggris, Brazil, Afrika Selatan saat memantau twitter dan meemukan posting Mbah Surip ini.

Sejak kabar meninggalnya Mbah Surip, penyanyi nyentrik yang terkenal dengan lagu “Tak Gendong” itu, Selasa (4/8), informasi tersebut memang langsung tersebar di dunia maya. Twitter salah satu tempat mengomentari kabar yang mengejutkan tersebut.

Kebanyakan tulisan di Twitter seputar ucapan duka cita atas kematian Mbah Surip. Namun, sejak masuk ke dalam Trending Topics Twitter siang harinya, banyak mengomentari fenomena tersebut.

“Gileee mbah surip jadi trending topics HA HA HA,” tulis pengguna Twitter berinisial Selviavira.

Twitter saat ini memang telah bertransformasi tidak hanya menjadi situs microblogging yang melakukan update status semua anggotanya. Seiring pengguna yang banyak, Twitter menjadi alternatif situs berita. Posting status pengguna Twitter menjadi berita terhangat yang dapat dilihat semua orang termasuk bukan pengguna Twitter. (source: Kompas)

Mbah Surip

Tokoh idola masyarakat kelas menengah kebawah, Mbah Surip alias Surip Aryanto pagi tadi pukul 10.20 WIB di UGD RS Dik Diskes Kramat Jati, Jalan Raya Jakarta-Bogor, telah berpulang ke-Rahmatullah, meninggalkan kita semuanya untuk selama-lamanya. Lagu ciptaannya “Tak Gendong” melejit selama beberapa bulan terakhir, dilantunkan dimana-mana, di TV, Radio, dan diberbagai acara-acara entertainment. Ini memberikan rezeki yang berlimpah baginya. Dalam waktu dua bulan penayangan Ring Back Tone (RBT) lagu itu, Mbah Surip menerima penghasilan sekitar Rp 2 milyar, belum lagi hasil dari kemunculannya dalam berbagai acara TV dan Radio yang hampir tiap hari, sekadar untuk meramaian acara-acara itu.

Melejitnya lagu ciptaan Mbah Surip ini dimungkinkan karena memang kondisi masyarakat Indonesia saat ini cocok sekali dengan sifat lagu itu yang menggambarkan kesederhanaan, apa adanya dan tak dibuat-buat; sebuah sifat yang didambakan oleh kebanyakan orang Indonesia saat ini, ditengah hiruk-pikuknya para elit politik untuk berebut kekuasaan selama 5-tahun mendatang. Lagu itu diciptakan oleh Mbah Surip sekitar 20-tahun yang lalu dan tidak mendapatkan perhatian masyarakat di masa itu.

Walaupun masyarakat luas tahu bahwa Mbah Surip kurang berterusterang tentang jati dirinya, seperti pernyataan bahwa Ia lulusan Universitas Petra Surabaya jurusan Kimia, lalu lulus MBA jurusan filsafat, serta bekerja di ladang-ladang minyak di luar negeri, namun masyarakat dapat mengerti dan memaafkannya, sebab itu adalah kembang-kembang citranya sebagai lambang masyarakat kecil yang berpuluh-puluh tahun berjuang dan menderita untuk mencari sesuap nasi.

Mbah Surip mengatakan bahwa lagu “Tak Gendong” diciptakannya saat Ia merantau di Amerika Serikat dibawah kolong Jembatan “The Golden Gate” San Francisco, USA. Ini mungkin hanyalah karangan Mbah Surip, sebab kita kurang yakin apakah Ia memang pernah benar-benar mengunjungi San Francisco.

Mbah Surip, lambang keberhasilan rakyat kecil yang penuh penderitaan sekarang telah tiada, meninggalkan kita semua untuk selamanya. Kita semua merasa kehilangan seorang tokoh idola yang lagu-lagu dan penampilannya dapat melegakan hati. Kita doakan semoga arwah almarhum diterima disisi Allah SWT, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Akan masih adakah seorang tokoh sederhana sekelas Mbah Surip yang muncul menggantikannya ditengah-tengah kita dalam waktu dekat ini?

Semoga ada penggantinya!

Dari penelusuran detikcom di rumah orang tuanya di Jalan Cililitan Kecil, Jakarta Timur, Rabu (22/7/2009) sosok Ibrahim sedikit terkuak. Pria yang kini memiliki istri di Kuningan, Jawa Barat itu dulu juga pernah bekerja di Hotel Mulia Senayan.

Penata Bunga Ibrohim

Hal itu terlihat dari setumpuk slip gaji yang ditemukan di rumah yang telah kosong sejak 2007 itu. Namun yang sedikit berbeda, slip gaji itu tertulis Ibrohim bukan Ibrahim.

Di slip gaji itu, Ibrohim tercatat sebagai karyawan di Departemen Flower Shop sebagai florist attd. Slip gaji itu dikeluarkan pada tahun 2002 hingga 2005.

Namun saat ditanya kepada warga yang tinggal di sekitar rumah tersebut, orang-orang mengenalnya dengan nama Ibrahim. “Panggilannya Aam,” kata Arif salah satu tetangga yang tinggal di depan rumah orang tua Ibrahim.

Tetangga lainnya juga menyebut nama pria yang telah dipastikan polisi bukan pelaku pengemboman di Mega Kuningan itu memang Ibrohim. “Dia orangnya ramah, meski pendiam tapi kalau bertemu orang selalu ramah,” kata perempuan yang enggan disebut namanya itu.

(ken/iy – detiknews)

Following is the full text of the Resolution and the Plan of Action:

Resolution: TheUnited Nations Global Counter-Terrorism Strategy

The General Assembly,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and reaffirming its role under the Charter, including on questions related to international peace and security,

Reiterating its strong condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to international peace and security,

Reaffirming the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, contained in the annex to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, contained in the annex to General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, and the 2005 World Summit Outcome, in particular its section on terrorism,

Recalling all General Assembly resolutions on measures to eliminate international terrorism, including resolution 46/51 of 9 December 1991, and Security Council resolutions on threats to international peace and security caused by terrorist acts, as well as relevant resolutions of the General Assembly on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,

Recalling also that at the 2005 World Summit Outcome world leaders rededicated themselves to support all efforts to uphold the sovereign equality of all States, respect their territorial integrity and political independence, to refrain in our international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes and principles of the United Nations, to uphold resolution of disputes by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law, the right to self-determination of peoples which remain under colonial domination or foreign occupation, non-interference in the internal affairs of States, respect for human rights and fundamental freedoms, respect for the equal rights of all without distinction as to race, sex, language or religion, international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and the fulfillment in good faith of the obligations assumed in accordance with the Charter,

Recalling further the mandate contained in the 2005 World Summit Outcome that the General Assembly should develop without delay the elements identified by the Secretary-General for a counter-terrorism strategy, with a view to adopting and implementing a strategy to promote comprehensive, coordinated and consistent responses, at the national, regional and international levels, to counter terrorism, which also takes into account the conditions conducive to the spread of terrorism,

Reaffirming that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening territorial integrity, security of States and destabilizing legitimately constituted Governments, and that the international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism,

Reaffirming also that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group,

Reaffirming further Member States’ determination to make every effort to reach an agreement on and conclude a comprehensive convention on international terrorism, including by resolving the outstanding issues related to the legal definition and scope of the acts covered by the convention, so that it can serve as an effective instrument to counter terrorism,

Continuing to acknowledge that the question of convening a high level conference under the auspices of the United Nations to formulate an international response to terrorism in all its forms and manifestations could be considered,

Recognizing that development, peace and security, and human rights are interlinked and mutually reinforcing,

Bearing in mind the need to address the conditions conducive to the spread of terrorism,

Affirming Member States’ determination to continue to do all they can to resolve conflict, end foreign occupation, confront oppression, eradicate poverty, promote sustained economic growth, sustainable development, global prosperity, good governance, human rights for all and rule of law, improve intercultural understanding and ensure respect for all religions, religious values, beliefs or cultures,

1. Expresses its appreciation for the report “Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy” (doc. A/60/825), submitted by the Secretary-General to the General Assembly;
2. Adopts the present resolution and its annex as theUnited Nations Global Counter-Terrorism Strategy (“the Strategy”);
3. Decides, without prejudice to the continuation of the discussion at its relevant committees of all their agenda items related to terrorism and counter-terrorism, to undertake the following steps for the effective follow-up of the Strategy:
   1. To launch the Strategy at a high-level segment of its sixty-first session; To examine in two years progress made in implementation of the Strategy, and to consider updating it to respond to changes, recognizing that many of the measures contained in the Strategy can be achieved immediately, some will require sustained work through the coming few years, and some should be treated as long term objectives;
   2. To invite the Secretary-General to contribute to the future deliberations of the General Assembly on the review of the implementation and updating of the Strategy;
   3. To encourage Member States, the United Nations and other appropriate international, regional and sub-regional organizations to support the implementation of the Strategy, including through mobilizing resources and expertise;
   4. To further encourage non-governmental organizations and civil society to engage, as appropriate, on how to enhance efforts to implement the Strategy.
4. Decides to inscribe in the provisional agenda of its sixty-second session an item entitled “TheUnited Nations Global Counter-Terrorism Strategy”.

ANNEX

Plan of Action

We, the States Members of the United Nations, resolve:

1. To consistently, unequivocally and strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to international peace and security.
2. To take urgent action to prevent and combat terrorism in all its forms and manifestations and, in particular:
   1. To consider becoming parties without delay to the existing international conventions and protocols against terrorism, and implementing them, and to make every effort to reach an agreement on and conclude a comprehensive convention on international terrorism;
   2. To implement all General Assembly resolutions on measures to eliminate international terrorism, and relevant General Assembly resolutions on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;
   3. To implement all Security Council resolutions related to international terrorism and to cooperate fully with the counter-terrorism subsidiary bodies of the Security Council in the fulfillment of their tasks, recognizing that many States continue to require assistance in implementing these resolutions.
3. To recognize that international cooperation and any measures that we undertake to prevent and combat terrorism must comply with our obligations under international law, including the Charter of the United Nations and relevant international conventions and protocols, in particular human rights law, refugee law and international humanitarian law.

I. Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism

We resolve to undertake the following measures aimed at addressing the conditions conducive to the spread of terrorism, including but not limited to p rolonged unresolved conflicts, dehumanization of victims of terrorism in all its forms and manifestations, lack of rule of law and violations of human rights, ethnic, national and religious discrimination, political exclusion, socio-economic marginalization, and lack of good governance, while recognizing that none of these conditions can excuse or justify acts of terrorism:

1. To continue to strengthen and make best possible use of the capacities of the United Nations in areas such as conflict prevention, negotiation, mediation, conciliation, judicial settlement, rule of law, peacekeeping and peacebuilding , in order to contribute to the successful prevention and peaceful resolution of prolonged unresolved conflicts. We recognize that the peaceful resolution of such conflicts would contribute to strengthening the global fight against terrorism .
2. To continue to arrange under the auspices of the United Nations initiatives and programmes to promote dialogue, tolerance and understanding among civilizations, cultures, peoples and religions, and to promote mutual respect for and prevent the defamation of religions, religious values, beliefs and cultures. In this regard, we welcome the launching by the Secretary-General of the initiative on the Alliance of Civilizations. We also welcome similar initiatives that have been taken in other parts of the world.
3. To promote a culture of peace, justice and human development, ethnic, national and religious tolerance, and respect for all religions, religious values, beliefs or cultures by establishing and encouraging, as appropriate, education and public awareness programmes involving all sectors of society. In this regard, we encourage the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to play a key role, including through inter-faith and intra-faith dialogue and dialogue among civilizations.
4. To continue to work to adopt such measures as may be necessary and appropriate and in accordance with our obligations under international law to prohibit by law incitement to commit a terrorist act or acts and prevent such conduct.
5. To reiterate our determination to ensure the timely and full realization of the development goals and objectives agreed at the major United Nations conferences and summits, including the Millennium Development Goals. We reaffirm our commitment to eradicate poverty and promote sustained economic growth, sustainable development and global prosperity for all.
6. To pursue and reinforce development and social inclusion agendas at every level as goals in themselves, recognizing that success in this area, especially on youth unemployment, could reduce marginalization and the subsequent sense of victimization that propels extremism and the recruitment of terrorists.
7. To encourage the United Nations system as a whole to scale up the cooperation and assistance it is already conducting in the fields of rule of law, human rights and good governance, to support sustained economic and social development.
8. To consider putting in place, on a voluntary basis, national systems of assistance that would promote the needs of victims of terrorism and their families and facilitate the normalization of their lives. In this regard, we encourage States to request the relevant United Nations entities to help them to develop such national systems. We will also strive to promote international solidarity in support of victims and foster the involvement of civil society in a global campaign against terrorism and for its condemnation. This could include exploring at the General Assembly the possibility of developing practical mechanisms assistance to victims.

II. Measures to prevent and combat terrorism

We resolve to undertake the following measures to prevent and combat terrorism, in particular by denying terrorists access to the means to carry out their attacks, to their targets and to the desired impact of their attacks:

1. To refrain from organizing, instigating, facilitating, participating in , financing, encouraging or tolerating terrorist activities and to take appropriate practical measures to ensure that our respective territories are not used for terrorist installations or training camps, or for the preparation or organization of terrorist acts intended to be committed against other States or their citizens.
2. To cooperate fully in the fight against terrorism, in accordance with our obligations under international law, in order to find, deny safe haven and bring to justice, on the basis of the principle of extradite or prosecute, any person who supports, facilitates, participates or attempts to participate in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or provides safe havens.
3. To ensure the apprehension and prosecution or extradition of perpetrators of terrorist acts, in accordance with the relevant provisions of national and international law, in particular human rights law, refugee law and international humanitarian law. We will endeavour to conclude and implement to that effect mutual judicial assistance and extradition agreements, and to strengthen cooperation between law enforcement agencies.
4. To intensify cooperation, as appropriate, in exchanging timely and accurate information concerning the prevention and combating of terrorism .
5. To strengthen coordination and cooperation among States in combating crimes that might be connected with terrorism, including drug trafficking in all its aspects, illicit arms trade, in particular of small arms and light weapons, including man-portable air defence systems , money laundering and smuggling of nuclear, chemical, biological, radiological and other potentially deadly materials.
6. To consider becoming parties without delay to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and to the three protocols supplementing it, and implementing them.
7. To take appropriate measures, before granting asylum, for the purpose of ensuring that the asylum seeker has not engaged in terrorist activities and, after granting asylum, for the purpose of ensuring that the refugee status is not used in a manner contrary to the provisions set out in paragraph 1of this section.
8. To encourage relevant regional and sub-regional organizations to create or strengthen counter-terrorism mechanisms or centres. Should they require cooperation and assistance to this end, we encourage the United Nations Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate and, where consistent with their existing mandates, the United Nations Office of Drugs and Crime and the International Criminal Police Organization, to facilitate its provision.
9. To acknowledge that the question of creating an international centre to fight terrorism could be considered, as part of the international efforts to enhance the fight against terrorism.
10. To encourage States to implement the comprehensive international standards embodied in the Financial Action Task Force’s Forty Recommendations on Money Laundering and Nine Special Recommendations on Terrorist Financing, recognizing that States may require assistance in implementing them.
11. To invite the United Nations system to develop, together with Member States, a single comprehensive database on biological incidents, ensuring that it is complementary to the International Criminal Police Organization’s contemplated Biocrimes Database. We also encourage the Secretary-General to update the roster of experts and laboratories, as well as the technical guidelines and procedures, available to him for the timely and efficient investigation of alleged use. In addition, we note the importance of the proposal of the Secretary-General to bring together, within the framework of the United Nations, the major biotechnology stakeholders, including industry, scientific community, civil society and governments, into a common programme aimed at ensuring that biotechnology’s advances are not used for terrorist or other criminal purposes but for the public good, with due respect to the basic international norms on intellectual property rights.
12. To work with the United Nations, with due regard to confidentiality, respecting human rights and in compliance with other obligations under international law, to explore ways and means to:
    1. coordinate efforts at the international and regional level to counter terrorism in all its forms and manifestations on the Internet, and;
    2. use the Internet as a tool for countering the spread of terrorism, while recognizing that States may require assistance in this regard.
13. To step-up national efforts and bilateral, sub-regional, regional and international co-operation, as appropriate, to improve border and customs controls, in order to prevent and detect the movement of terrorists and to prevent and detect the illicit traffic in, inter alia, small arms and light weapons, conventional ammunition and explosives, nuclear, chemical, biological or radiological weapons and materials, while recognizing that States may require assistance to that effect.
14. To encourage the United Nations Counter Terrorism Committee and its Executive Directorate to continue to work with States, at their request, to facilitate the adoption of legislation and administrative measures to implement the terrorist travel-related obligations, and to identify best practices in this area, drawing whenever possible on those developed by technical international organizations such as the International Civil Aviation Organization, the World Customs Organization and the International Criminal Police Organization.
15. To encourage the Committee established pursuant to Security Council resolution 1267 (1999) to continue to work to strengthen the effectiveness of the travel ban under the United Nations sanctions regime against Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities , as well as to ensure, as a matter of priority, that fair and transparent procedures exist for placing individuals and entities on its lists, for removing them and for granting humanitarian exceptions. In this regard, we encourage States to share information, including by widely distributing the International Criminal Police Organization-United Nations Special Notices concerning people subject to this sanctions regime.
16. To step up efforts and co-operation at every level, as appropriate, to improve the security on manufacturing and issuing identity and travel documents and to prevent and detect their alteration or fraudulent use, while recognizing that States may require assistance in doing so. In this regard, we invite the International Criminal Police Organization to enhance its database on stolen and lost travel documents, and we will endeavour to make full use of this tool as appropriate, in particular by sharing relevant information.
17. To invite the United Nations to improve co-ordination in planning a response to a terrorist attack using nuclear, chemical, biological or radiological weapons or materials, in particular by reviewing and improving the effectiveness of the existing inter-agency co-ordination mechanisms for assistance delivery, relief operations and victim support, so that all States can receive adequate assistance. In this regard, we invite the General Assembly and the Security Council to develop guidelines for the necessary co-operation and assistance in the event of a terrorist attack using weapons of mass destruction.
18. To step up all efforts to improve the security and protection of particularly vulnerable targets such as infrastructure and public places, as well as the response to terrorist attacks and other disasters, in particular in the area of civil protection, while recognizing that States may require assistance to that effect.

III. Measures to build States’ capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen
the role of the United Nations system in this regard

We recognize that capacity-building in all States is a core element of the global counter-terrorism effort, and resolve to undertake the following measures to develop State capacity to prevent and combat terrorism and enhance coordination and coherence within the United Nations system in promoting international cooperation in countering terrorism:

1. To encourage Member States to consider making voluntary contributions to United Nations counter-terrorism cooperation and technical assistance projects, and to explore additional sources of funding in this regard. We also encourage the United Nations to consider reaching out to the private sector for contributions to capacity-building programmes, in particular in the areas of port, maritime and civil aviation security.
2. To take advantage of the framework provided by relevant international, regional and sub-regional organizations to share best practices in counter-terrorism capacity-building, and to facilitate their contributions to the international community’s efforts in this area.
3. To consider establishing appropriate mechanisms to rationalize States’ reporting requirements in the field of counter-terrorism and eliminate duplication of reporting requests, taking into account and respecting the different mandates of the General Assembly, the Security Council and its subsidiary bodies that deal with counter terrorism.
4. To encourage measures, including regular informal meetings, to enhance, as appropriate, more frequent exchanges of information on cooperation and technical assistance among Member States, United Nations bodies dealing with counter terrorism, relevant specialized agencies, relevant international, regional and sub-regional organizations, and the donor community, to develop States’ capacities to implement relevant United Nations resolutions.
5. To welcome the intention of the Secretary-General to institutionalize, within existing resources, the United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force within the Secretariat, in order to ensure overall co-ordination and coherence in the United Nations system’s counter-terrorism efforts.
6. To encourage the United Nations Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate to continue to improve the coherence and efficiency of technical assistance delivery in the field of counter-terrorism, in particular by strengthening its dialogue with States and relevant international, regional and sub-regional organizations and working closely, including by sharing information, with all bilateral and multilateral technical assistance providers.
7. To encourage the United Nations Office on Drugs and Crime, including its Terrorism Prevention Branch, to enhance, in close consultation with the United Nations Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate, its provision of technical assistance to States, upon request, to facilitate the implementation of the international conventions and protocols related to the prevention and suppression of terrorism and relevant United Nations resolutions.
8. To encourage the International Monetary Fund, the World Bank, the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Criminal Police Organization to enhance cooperation with States to help them to comply fully with international norms and obligations to combat money-laundering and financing of terrorism.
9. To encourage the International Atomic Energy Agency and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons to continue their efforts, within their respective mandates, in helping States to build capacity to prevent terrorists from accessing nuclear, chemical or radiological materials, to ensure security at related facilities, and to respond effectively in the event of an attack using such materials.
10. To encourage the World Health Organization to step up its technical assistance to help States improve their public health systems to prevent and prepare for biological attacks by terrorists.
11. To continue to work within the United Nations system to support the reform and modernization of border management systems, facilities and institutions, at the national, regional and international level.
12. To encourage the International Maritime Organization, the World Customs Organization and the International Civil Aviation Organization to strengthen their co-operation, work with States to identify any national shortfalls in areas of transport security and provide assistance upon request to address them.
13. To encourage the United Nations to work with Member States and relevant international, regional and sub-regional organizations to identify and share best practices to prevent terrorist attacks on particularly vulnerable targets. We invite the International Criminal Police Organization to work with the Secretary-General so that he can submit proposals to this effect . We also recognize the importance of developing public-private partnerships in this area.

IV. Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism

We resolve to undertake the following measures, reaffirming that the promotion and protection of human rights for all and the rule of law is essential to all components of the Strategy, recognizing that effective counter-terrorism measures and the protection of human rights are not conflicting goals, but complementary and mutually reinforcing , and stressing the need to promote and protect the rights of victims of terrorism:

1. To reaffirm that General Assembly resolution 60/158 of 16 December 2005 provides the fundamental framework for the “Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism”.
2. To reaffirm that States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with their obligations under international law, in particular human rights law, refugee law and international humanitarian law.
3. To consider becoming parties without delay to the core international instruments on human rights law, refugee law and international humanitarian law, and implementing them, as well as to consider accepting the competence of international and relevant regional human rights monitoring bodies.
4. To make every effort to develop and maintain an effective and rule of law-based national criminal justice system that can ensure, in accordance with our obligations under international law, that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in support of terrorist acts is brought to justice, on the basis of the principle to extradite or prosecute, with due respect for human rights and fundamental freedoms, and that such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations. We recognize that States may require assistance in developing and maintaining such effective and rule of law-based criminal justice system, and we encourage them to resort to the technical assistance delivered, inter alia, by the United Nations Office on Drugs and Crime.
5. To reaffirm the United Nations system’s important role in strengthening the international legal architecture by promoting the rule of law, respect for human rights, and effective criminal justice systems, which constitute the fundamental basis of our common fight against terrorism.
6. To support the Human Rights Council, and to contribute, as it takes shape, to its work on the question of the promotion and protection of human rights for all in the fight against terrorism.
7. To support the strengthening of the operational capacity of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, with a particular emphasis on increasing field operations and presences. The Office should continue to play a lead role in examining the question of protecting human rights while countering terrorism, by making general recommendations on States’ human rights obligations and providing them with assistance and advice, in particular in the area of raising awareness of international human rights law among national law-enforcement agencies, at States’ request.
8. To support the role of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism . The Special Rapporteur should continue to support States’ efforts and offer concrete advice by corresponding with Governments, making country visits, liaising with the United Nations and regional organizations, and reporting on these issues.

Emoze : Layanan Push Email Gratis ( Blackberry Gratis )
Selama ini mungkin bagi sebagian pemilik handphone yang ingin    menerima dan mengirim   email     melalui handphone-nya harus melakukan setting POP3/IMAP dan SMTP pada perangkat mobile-nya   tersebut (baca : Cara Setting POP GMail pada Handphone).

Selain itu juga dapat menggunakan layanan push email pada perangkat mobile yang mendukung Sistem Blacberry. Namun untuk menggunakan layanan push email dengan perangkat mobile yang mendukung sistem Blackberry ini, diperlukan biaya yang tidak murah, baik untuk membayar layanan push email tersebut setiap bulan dan juga harus memiliki perangkat mobile sistem Blackberry.

Alternatif lain dari kedua cara di atas, adalah menggunakan software push email yang bernama EMOZE yang dapat digunakan secara gratis, yang di kalim oleh penyedia software ini mendukung lebih dari 800 jenis handphone dari  sekitar 45 merk yang menggunakan sistem operasi Symbian, UIQ, Java, Pocket PC, dan Smartphone.

Fungsi Software Emoze

• Dengan push email yang dilakukan emoze, perangkat mobile/handphone yang kita miliki dapat dipaksa untuk menerima email seperti layaknya menggunakan perangkat Blackberry secara gratis, walaupun mungkin memiliki kekurangan dimana penerimaan email tidak real time seperti pada perangkat Blacberry, dan diperlukan selang waktu beberapa menit untuk sampai kepenerima.

• Emoze menjamin bahwa sistem sinkronisasinya aman, karena pengiriman data yang terjadi  telah di enskripsi, tidak ada jejak cokies, tidak ada spyware dan tidak ada duplikasi data user pada server emoze atau server pihak ketiga.

• Emoze mendukung sistem penarikan email yang populer saat ini, seperti POP3/IMAP, Microsoft Outlook dan Exchenge, Lotus Notes dan email berbasis web, pada semua jaringan internet seperti GSM, CDMA, WLAN, 2,5G, 3G, 3,5G.

• Secara khusus Emoze lebih memberi perhatian pada provider email gratis, seperti GMail, dan Yahoo!

Cara Menggunakan Emoze

• Download software Emoze dari handphone kealamat www.emoze.com, atau klik disini, otomatis akan masuk pada link untuk men-download ( walaupun mendukung banyak jenis handphone, namun apabila anda ragu apakah emoze mendukung type handphone yang digunakan, dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada situs www.emoze.com)

• Langsung download dan Ikuti perintah untuk proses instalasi, sangat mudah dilakukan.

• Setelah proses instalasi selesai -> lakukan beberapa setting pada handphone ->

• Cari icon Emoze yang telah terinstall pada handphone (pada handphone Nokia yang saya gunakan, icon berada pada folder aplikasi / application) -> sebaiknya icon emoze dipindahkan ke root folder, hal ini hanya untuk memudahkan untuk melakukan setting selanjutnya saat telah aktif.

• Klik icon Emoze -> pilih koneksi internet automatic atau manual ->

• Pilih Email yang akan di push oleh Emoze -> terdapat 4 pilihan yaitu Push My office email,GMail,Yahoo! dan my home/other

• Saya mencoba GMail klik select -> tempatkan email pada inbox, klik next ->

• Abaikan menu pilihan upgrade (pilihan membeli lisensi 1 tahun dan enter license code) -> tidak perlu dipilih, klik exit ->

• Akan tampil  menu untuk sign in -> isi account email dan password -> klik OK -> tunggu proses sign in (proses ini tergantung kondisi jaringan koneksi internet, jika sedang bermasalah, ulangi lagi hingga proses hingga berhasil) -> apabila telah berhasil sign-in account email account terlihat berikut menu send dan sign-out dan juga jumlah email baru yang telah masuk apabila ada -> Tutup menu Emoze

• Selesai -> Emoze telah aktif

• Untuk melihat email -> cari pada folder messaging -> folder emoze (merupakan folder inbox email yang masuk)

• Untuk mengirim email -> pada folder emoze klik option -> create message -> emoze email

• Hal yang perlu diketahui adalah, setelah emoze aktif, konensi internet akan terus terkoneksi, dan kondisi ini akan menguras penggunaan battere, disarankan beberapa setting pada account ->

• Kilk icon emoze -> pada menu emoze klik option/pilihan (berada dikiri bawah) -> pilih account -> pilih account yang berupa angka dengan status enable ->

• Pada menu ini kita dapat melakukan pengaturan ulang tentang folder inbox email, pilihan hari-hari agar email aktif, aturan penerimaan email (hal ini berhubungan dengan power saving mode agar battere tidak boros, sehingga kita melakukan pengaturan apakah akan selalu on/push -> terdapat pilihan waktu agar handphone menerima email misal alway on/push, 24 jam sekali, 3 jam sekali, hingga 5 menit sekali), dan juga mengatur dari jam hingga jam berapa push email ini aktif.

• Untuk pengaturan lain -> terdapat pada menu setting dibawah menu account -> setting untuk Login, Connections, Rules dan Advance

• Emoze tidak mendukung multi account, apabila kita memiliki beberapa account email dan ingin mengganti -> dapat dilakukan pada menu login -> gulung hingga kebawah -> klik OK pada bar Change Service Mode -> atau dapat juga dengan me-reset pada menu advande -> kemudian ulangi proses aktivasi account seperti pada saat awal.

Selamat menikmati push email ala Blackberry dengan gratis.

Tulisan Yang Berhubungan :

- Setting POP GMail pada Handphone

- Akses POP3 Yahoo.com dengan YPOPs Tool

- Setting POP Yahoo!ID pada Outlook Express

- Yahoo! Zimbra Desktop : Akses POP3 Yahoo! Mail

- Setting POP GMail pada Mozilla Thunderbird